IDEALITA.ID: KONAWE – Ratusan guru honorer di Kabupaten Konawe menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Konawe, Selasa (16/9/2025). Mereka memprotes keputusan pemerintah daerah yang tidak mengakomodasi satupun guru dalam alokasi PPPK Paruh Waktu tahun ini.
Kepala BKPSDM Konawe, Suparjo, yang menemui massa aksi menjelaskan, keputusan tersebut terpaksa diambil karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
“Keputusan ini bukan karena kami tidak mau, tetapi karena kondisi keuangan daerah yang terbatas. Kami sebenarnya ingin meluluskan semua, namun setelah rapat dengan TAPD terkait kemampuan bayar, ternyata belum memungkinkan,” ungkap Suparjo.
Menurutnya, jumlah PPPK di Konawe sejak 2022 hingga 2025 telah mencapai 7.000 orang. Dari jumlah itu, 1.900 merupakan tenaga guru. Sementara masih ada sekitar 600 guru yang belum lulus seleksi.
Dengan jumlah PPPK yang besar, beban anggaran gaji di Konawe kini sudah menembus Rp300 miliar per tahun. Angka itu bahkan melebihi ketentuan pemerintah, di mana batas maksimal belanja pegawai seharusnya 30 persen, tetapi di Konawe sudah mencapai 40 persen.
Meski begitu, Suparjo menegaskan pemerintah daerah tetap memperhatikan nasib guru honorer. Hanya saja, keterbatasan fiskal membuat kebijakan pengangkatan harus ditunda.
“Kami tidak bisa sembarang mengumumkan kelulusan, karena tuntutannya pasti soal gaji. Jumat nanti, kami ada undangan coaching clinic dari Kemenpan-RB. Di sana akan kami sampaikan kondisi Konawe, termasuk usulan agar dana sertifikasi dan BOS bisa digunakan untuk membantu pembayaran honor guru,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, dalam pengangkatan ASN PPPK Paruh Waktu baru-baru ini, tak ada kuota untuk guru. Sebanyak 1193 ASN yang lolos, sebagian besarnya merupakan tenaga teknis dan sisanya adalah tenaga kesehatan.
Laporan: Mas Jaya
