IDEALITA.ID: KONAWE – Manajemen PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) akhirnya angkat bicara sekaligus mengambil langkah tegas terkait maraknya aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) mereka di Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu (1/10/2025).
PT MBS menegaskan, berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Nomor 231 Tahun 2013 tentang perubahan titik koordinat dan batas wilayah IUP Operasi Produksi, serta diperkuat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1313 K/PID.SUS.LH/2016, perusahaan memiliki hak penuh secara sah untuk mengelola ore nikel di lokasi tersebut.
Namun, kenyataannya di lapangan terdapat perusahaan lain yang secara terang-terangan menambang tanpa izin di dalam wilayah IUP milik PT MBS.
Kuasa manajemen PT MBS, Yudha, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia memastikan, langkah hukum akan ditempuh tidak hanya terhadap perusahaan ilegal tersebut, tetapi juga terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat.
“Kami mewakili PT MBS akan melaporkan perusahaan yang melakukan pertambangan ilegal di wilayah IUP OP kami, sekaligus melaporkan oknum ASN yang diduga ikut melancarkan aktivitas ini. Ironisnya, ASN tersebut bahkan menggunakan kendaraan dinas untuk masuk ke lokasi tambang milik PT MBS,” tegas Yudha.
Selain itu, PT MBS juga mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk segera bertindak. Yudha menegaskan persoalan ini tidak akan berhenti di level daerah saja, tetapi akan dibawa hingga ke tingkat provinsi bahkan pusat.
“Kami meminta pihak berwenang mengeluarkan rekomendasi penghentian aktivitas tambang ilegal sesuai aturan hukum di Republik Indonesia. Tidak boleh ada lagi pembiaran terhadap perusahaan yang beroperasi tanpa dasar hukum di wilayah IUP kami,” ujarnya.
Dengan sikap keras ini, PT MBS menegaskan komitmennya untuk melindungi hak usaha yang telah diberikan secara sah oleh negara, sekaligus mendorong penegakan hukum yang konsisten dalam memberantas praktik pertambangan ilegal di Konawe.
Laporan: Mas Jaya
