KONAWE, IDEALITA.ID – Pemerintah Desa (Pemdes) Ahuawatu, Kecamatan Pondidaha, Konawe, geram atas tindakan sekelompok orang yang mengklaim tanah yang merupakan aset desa.
Kepala Desa Ahuawatu, Adi Haryono, menuturkan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan berpotensi merugikan desa. Ia menegaskan bahwa status tanah seluas dua hektar tersebut sudah sah secara administrasi dan tercatat sebagai aset desa.
“Itu tanah desa, bukan milik pribadi. Dari awal sudah dialokasikan untuk kepentingan warga Ahuawatu,” ujarnya.
Adi menjelaskan, beberapa hari sebelumnya dirinya didatangi seorang oknum yang mengaku pemilik lahan bersama tiga orang lain. Salah satu dari mereka bahkan mengaku anggota TNI. Mereka menekan Kades agar menandatangani surat pernyataan penyerahan lahan tersebut.
“Intinya mereka minta saya menyetujui penyerahan tanah itu. Tentu saja saya tolak, karena tidak ada dasar hukumnya,” jelasnya.
Menurut Adi, Pemdes Ahuawatu memiliki bukti legal berupa sertipikat yang diterbitkan Dinas Transmigrasi dan disahkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada 5 Juli 1993.
“Dengan dokumen sekuat itu, bagaimana mungkin masih ada oknum yang berani mengklaim?” tegasnya.
Kasus ini telah dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mendapatkan pendampingan serta perlindungan hukum. Pemdes menegaskan akan menempuh proses hukum bila diperlukan.
“Kami akan mempertahankan hak desa. Tidak ada ruang bagi siapa pun untuk mengambil alih aset publik,” kata Adi.
Ia juga menyoroti adanya dugaan kejanggalan lain. Aset dinas yang seharusnya dikembalikan kepada Pemkab Konawe untuk kebutuhan fasilitas umum justru diduga diberikan kepada oknum tertentu.
“Ada aset dinas yang seharusnya kembali ke kabupaten, tapi malah dialihkan. Ini sangat membingungkan dan merugikan desa,” tutupnya.
Pemdes Ahuawatu memastikan tidak akan membiarkan aset desa jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab dan siap membawa persoalan ini ke ranah hukum.
Laporan: redaksi
