IDEALITA.ID: KONAWE – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ali Mazi, melakukan kunjungan kerja ke PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka masa reses kedua untuk memastikan regulasi tenaga kerja asing (TKA) serta mendukung investasi industri di wilayah tersebut.
Dalam kunjungannya, Ali Mazi didampingi oleh Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, anggota DPRD Sultra Irwan, Sekretaris DPW NasDem Sultra Tahir Lakimi, Wakil Ketua DPRD Konawe Nasrullah Faizal, serta anggota DPRD Konawe dari Partai NasDem, Selviana dan Muh Agus.
Pastikan Regulasi TKA dan Dukung Pertumbuhan Industri
Ali Mazi, yang saat ini bertugas di Komisi III DPR RI yang membidangi isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM), Keimigrasian, dan Pemasyarakatan, menegaskan bahwa salah satu fokus utama kunjungannya adalah memastikan legalitas TKA yang bekerja di Konawe.
“Kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja asing yang masuk di wilayah Kabupaten Konawe teregistrasi di imigrasi dan kehadiran mereka benar-benar sah,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa keberadaan industri di Sulawesi Tenggara, khususnya di Konawe, memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya PT VDNI dan PT OSS, sektor industri di daerah ini mampu menyerap sekitar 20.000 tenaga kerja lokal.
“Industri ini sangat membantu masyarakat karena bisa menyerap puluhan ribu karyawan. Oleh karena itu, industri maupun perusahaan yang berinvestasi di daerah kita perlu kita dukung,” kata mantan Gubernur Sultra tersebut.
Dorong Sinergi Antarlembaga
Ali Mazi juga menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Menurutnya, perusahaan yang berinvestasi di daerah harus mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan agar dapat beroperasi dengan baik tanpa gangguan.
Kunjungan kerja ini menjadi bukti komitmen Ali Mazi dalam memperjuangkan kepentingan daerah, baik dalam hal regulasi tenaga kerja asing maupun dalam mendukung investasi industri yang berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. (mj)
