IDEALITA.ID: KONAWE – Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST., membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Hotel Nugraha, Unaaha, Kamis (25/9/2025). Acara ini menghadirkan jajaran penting, mulai dari Wakil Bupati H. Syamsul Ibrahim, SE, M.Si, Anggota DPD-RI Leni Andriani Surunuddin, Kepala Perwakilan BPKP Sultra Harry Bowo, hingga seluruh kepala desa se-Konawe.
Dalam sambutannya, Yusran menegaskan peran vital desa sebagai ujung tombak pembangunan. Namun, ia mengingatkan, pengelolaan harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat.
“Jangan sampai setelah ikut workshop, malah banyak temuan dari BPKP! Itu artinya kepala desa tidur semua,” sindirnya yang langsung disambut tawa peserta.
Bupati membeberkan, dana transfer desa tahun 2025 mencapai Rp211 miliar. Angka besar itu harus dimanfaatkan maksimal, apalagi tahun depan diprediksi ada pengurangan. “Bukan untuk disesali, tapi tantangan agar kita lebih kreatif menggali potensi lokal,” ujarnya.
Ia lalu memaparkan program desa yang tengah digarap. Mulai dari penanaman jagung 10 hektar per desa di 145 desa (sekitar 1.400 hektar total) untuk mendukung ketahanan pangan, hingga pengembangan desa tematik lengkeng yang sudah terbukti punya nilai jual tinggi di pasar.
Salah satu inovasi yang paling ia soroti adalah program Dapur Makan Bergizi Gratis. Saat ini ada 10 dapur berjalan, pekan depan bertambah jadi 14, dan targetnya 33 dapur beroperasi pada Desember 2025.
“Satu dapur bisa menyerap Rp1 miliar per bulan. Kalau 33 dapur beroperasi, itu Rp33 miliar setiap bulan mengalir langsung ke petani, peternak, dan UMKM lokal. Uang ini tidak berhenti di birokrasi, tapi langsung menghidupkan ekonomi rakyat,” jelasnya.
Yusran juga menekankan workshop ini sebagai ruang belajar bersama. Kepala desa diminta aktif bertanya, berbagi pengalaman, dan mencari solusi inovatif.
“Jangan malu bertanya. Kalau tidak tahu, cari tahu. Kita semua punya tanggung jawab membangun Konawe Bersahaja: Berdaya Saing, Sejahtera, Adil, dan Berkelanjutan,” tutupnya.
Acara yang digelar atas kerja sama BPKP Sultra, Pemprov, dan Pemkab Konawe ini menekankan penguatan tata kelola keuangan desa sekaligus mendorong desa agar lebih mandiri, produktif, dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah. (mj)
