IDEALITA.ID: KONAWE – Puluhan massa yang tergabung dari Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Konawe Raya menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Konawe, Jumat (3/10/2023). Aksi itu dilakukan sebagai respon atas dugaan politik praktis yang dilakukan Penjabat (Pj) Bupati Konawe, Harmin Ramba.
Penanggungjawab masa aksi, Irfan mengungkapkan, Pj Bupati diduga telah menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan politik 2024. Massa aksi menemukan adanya pembagian sembako, baju kaos, dan stiker bergambar foto pribadi Pj Bupati Konawe.
Irfan menilai, Pj Bupati Konawe telah melanggar netralitas yang seharusnya independen. Menurutnya, Pj Bupati seharusnya jadi “wasit” dalam perhelatan politik dan fokus pada pembangunan serta pelayanan publik.
“Di sini kami ingin perjelas, apakah Pj Bupati akan fokus menjalankan tugasnya sampai selesai atau maju Pilkada,” tegas Irfan dalam orasinya.
Irfan juga mengungkapkan kalau Harmin Ramba saat ini diketahui juga menjabat sebagai Ketua LA (Lukman Abunawas) Center yang merupakan organisasi sosial. Akan tetapi kata dia, LA sendiri merupakan orang yang digadang-gadang sebagai kandidat Calon Gubernur (Cagub) Sultra dan sekaligus merupakan Ketua DPD PDIP Sultra.
Lanjut Irfan, posisi Pj Bupati yang diduga terafiliasi dengan salah satu petinggi partai tersebut dinilai akan mengganggu netralitasnya sebagai ASN. Terlebih, dalam posisinya sebagai Pj Bupati Konawe.
“Atas dugaan ini, kami mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mencopot Pj Bupati Konawe yang dinilai lalai menjalankan tugas sebagai pimpinan daerah di Konawe,” tegasnya lagi.
Saat berorasi di kantor bupati, masa yang ingin bertemu Harmin Ramba terpaksa harus mengurut dada. Penjabat nomor satu di Konawe itu tak hadir menemui pengunjukrasa. Massa hanya ditemui pejabat eselon II dan dikawal ketat barikade aparat kepolisian dan Pol PP.
Kecewa karena tidak bertemu Pj Bupati Konawe, massa pun membubarkan diri dan berjanji akan menggelar aksi jilid dua. Mereka kemudian langsung menuju kantor Bawaslu Konawe untuk melaporkan temuannya.
Di kantor Bawaslu, massa aksi diterima langsung Ketua Bawaslu Konawe, Abuldan dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Konawe, Restu. Turut hadir juga Pejabat Polres Konawe.
Restu mengatakan, setiap laporan yang masuk ke Bawaslu akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme. Terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan pejabat tinggi daerah, Restu mengaku telah mengetahui informasi itu dua hari sebelumnya karena sempat diperdebatkan di salah satu WhatsApp Group (WAG)
“Di dalamnya (WAG) kami pantau, kami monitor. Dan saat ini Bawaslu sudah membentuk tim untuk melakukan penelusuran. Karena di Bawaslu ada mekanisme penelusuran ketika kami mendapatkan informasi awal,” jelasnya.
Lanjut Restu, setelah dilakukan penelurusan, langkah selanjutnya ialah membawa hal tersebut ke ruang pleno untuk memutuskan apakah memenuhi unsur pelanggaran atau tidak.
“Kita sama-sama berharap dan jadi komitmen kita semua bahwa ASN ini tidak dibolehkan terlibat politik praktis,” tambahnya.
Restu juga meminta kepada masa aksi untuk membantu Bawaslu dalam mengumpulkan bahan keterangan dan alat bukti terkait dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
“Karena di Bawaslu personil kami sangat terbatas, sehingga jika teman-teman memiliki bukti yang kami tidak punya, kami mohon dibantu,” tandasnya.
Sementara itu dibeberapa kesempatan Pj Bupati Konawe, Harmin Ramba selalu menegaskan jika dirinya adalah orang yang taat azas dan taat aturan. Ia sendiri berkomitmen untuk menjalankan roda pemerintahan Konawe sesuai tupoksinya. Ia juga berkomitmen untuk menyukseskan Pemilu 2024 mendatang dan menjaga netralitas ASN di daerahnya.
“Selain menyukseskan Pemilu 2024, Presiden juga memerintahkan kita untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, stunting dan menekan inflasi. Ini akan jadi PR kita selama satu tahun mendatang,” kata Harmin Ramba.
Laporan: Mas Jaya
