IDEALITA.ID: KONAWE – Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Konawe masih terus berjuang demi mendapatkan kepastian status kepegawaian. Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK tahap satu dan dua, serta paruh waktu belum mampu mengakomodir harapan para “pegawai suka rela” tersebut.
Menjawab kegelisahan itu, Ketua Komisi III DPRD Konawe, H. Abdul Ginal Sambari, memimpin langsung rombongan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jakarta, Senin (22/9/2025). Turut hadir sejumlah anggota dewan dan perwakilan tenaga honorer Konawe.
“Alhamdulillah, di Kemenpan kami diterima oleh pejabat yang menangani urusan PPPK. Kami sudah sampaikan aspirasi agar nasib ribuan honorer bisa diperjuangkan bersama, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” jelas Ginal.
Politisi Golkar yang sudah lima periode duduk di DPRD Konawe itu menegaskan, saat ini ada lebih dari 4.500 honorer di Konawe yang masih belum memiliki status ASN, baik sebagai PNS, PPPK reguler, maupun PPPK paruh waktu. Kondisi ini, kata dia, menjadi perhatian serius pemerintah daerah sehingga komunikasi intensif dengan Kemenpan-RB terus digencarkan.
“Insya Allah, nasib honorer ini akan terus kami perjuangkan. Saya pribadi, bersama DPRD Konawe, bahkan mewakafkan diri untuk hal ini. Jumat (26/9/2025) nanti, setibanya dari Jakarta, kami akan menggelar konferensi pers untuk menyampaikan hasil pertemuan,” tegas Ketua Lembaga Adat Tolaki (LAT) Konawe tersebut.
Laporan: Mas Jaya
