IDEALITA.ID: KONAWE – Konsorsium Insan Pergerakan Sulawesi Tenggara (KIP- Sultra) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra atas komitmen dan ketegasannya dalam menindak aktivitas pertambangan ilegal yang marak terjadi di Bumi Anoa, khususnya di kawasan rawan eksploitasi tanpa izin.
Dalam pernyataan resminya, Ketua KIP Sultra, Andriyadi M, S.H., M.H., menyebut bahwa langkah Kajati Sultra dalam mengungkap praktik tambang ilegal telah membuka mata publik bahwa penegakan hukum terhadap mafia tambang bukan sekadar retorika.
“Pak Kajati telah menunjukkan keberanian dan integritas yang patut diapresiasi. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga menyangkut hajat hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Andriyadi, yang akrab disapa Anci.
Namun di balik apresiasi itu, KIP Sultra juga melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Kapolres Kolaka Utara terdahulu, yang dinilai tidak maksimal dalam menangani aktivitas pertambangan ilegal di wilayah hukumnya. Mereka menduga adanya pembiaran terhadap praktik merusak lingkungan yang juga berpotensi merugikan keuangan negara.
“Kami mempertanyakan di mana peran pengawasan saat aktivitas tambang ilegal berlangsung di Kolaka Utara? Mengapa penegakan hukum terlihat tumpul ke atas tapi tajam ke bawah?” lanjutnya.
KIP Sultra menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil, tegas, dan tanpa pandang bulu. Mereka mendesak Kapolri dan Kapolda Sultra untuk mengevaluasi kinerja aparat di wilayah yang terindikasi lalai atau bahkan membekingi aktivitas ilegal.
“Jangan biarkan citra institusi kepolisian tercoreng hanya karena ulah segelintir oknum yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Kepastian hukum dan rasa keadilan harus ditegakkan untuk semua,” tegas Anci.
Sebagai bentuk keseriusan, KIP Sultra menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolda Sultra guna menyuarakan dugaan keterlibatan Kapolres Kolaka Utara dalam praktik tambang ilegal.
“Kami akan melakukan aksi dan secara resmi melaporkan dugaan keterlibatan Kapolres Kolaka Utara dalam aktivitas pertambangan tanpa izin,” tegasnya.
Di tengah sorotan tajam terhadap maraknya tambang ilegal di Sulawesi Tenggara, KIP Sultra berharap agar semua pihak—kejaksaan, kepolisian, hingga pemerintah daerah—dapat bekerja secara transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta kelestarian alam. (mj)
