TRIBUN KONAWE: UNAAHA – Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) digadang-gadang bakal menjadi tuan rumah pelaksanaan Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXVII RI 2023 mendatang. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinand Sapan.
Dipercayanya Konawe sebagai tuan rumah bukan hanya sekadar penunjukan biasa oleh pemerintah pusat. Kabupaten yang dinahkodai Bupati Kery Saiful Konggoasa (KSK) ini ditunjuk lantaran dianggap sebagai daerah dengan sejumlah capaian yang luar biasa.
Salah satu yang teranyar adalah status Konawe yang saat ini tengah dinobatkan sebagai salah satu finalis Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LPPD) terbaik tingkat nasional untuk tahun 2021. Predikat ini diberikan kepada kabupaten/kota dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan kategori sedang.
Menurut Ferdinand, masuknya Konawe sebagai salah satu yang terbaik se-Indonesia, membuat daerah lumbung beras ini digadang-gadang bakal jadi tuan rumah Peringatan Hari Otoda 2023 mendatang. Penunjukan tersebut juga kata Ferdinand bisa jadi adalah bocoran jika Konawe bisa jadi menjadi peringkat pertama dalam penilaian LPPD terbaik nasional.
“Kita masih tunggu informasinya. Kalau pengumumannya menyatakan kita diperingkat pertama maka tahun depan kita harus siap-siap menjadi tuan rumah Pengingatan Hari Otoda,” jelasnya.
Sejauh ini lanjut Ferdinand, Kabupaten Banggai dari Sulawesi Selatan juga sudah menyatakan kesiapannya ke Kemendagri untuk jadi tuan rumah. Akan tetapi Konawe sudah menyurat terlebih dulu ke Kemendagri menyatakan kesiapan atas perintah Bupati KSK.
Ferdinand Berharap, jika Konawe benar-benar jadi tuan rumah, pihaknya berharap acara tersebut dapat dihadiri langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Jokowi perlu hadiri di tengah-tengah masyarakat Konawe, karena sejauh ini sudah tak ternilai kontribusi pemerintah pusat yang diberikan terhadap Konawe. Misalnya, dengan menjadikan Konawe sebagai salah satu daerah tempat Proyek Strategis Nasional, hingga mendukung masuknya investasi dengan nilai triliunan rupiah.
“Saya berharap kita bisa jadi tuan rumah dan presiden juga bisa hadir. Makanya kita juga butuh peran masyarakat nantinya untuk menyukseskan kegiatan skala nasional ini,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah pusat. Laporan tersebut menggambarkan urusan kinerja pemerintah daerah. Untuk itu, Kemendagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut.
Selama pemerintahan KSK, Konawe punya segudang capaian yang membanggakan. Konawe selama tujuh tahun berturut-turut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Sultra, sejah tahun 2015 hingga 2021. Konawe juga mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Cahyo Kumolo atas prestasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 dengan Predikat nilai B. Kemudian, Konawe juga berhasil menduduki peringkat tujuh nasional capaian realisasi investasi 2021 dan masih banyak capaian lainnya.
Terkahir, Pemkab Konawe baru-baru ini telah meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP adalah pusat pelayanan terpadu dan akan menjadi icon pelayanan publik di Konawe. Hadirnya MPP akan membuat Konawe makin paripurna dalam menerapkan prinsip Otoda. Ada tiga prinsip pembangunan Otoda, yakni kemandirian, daya saing dan pelayanan publik. Konawe sudah melangkah untuk menyempurnakan hal tersebut.
Laporan: Mas Jaya
