Jakarta, idealita.id – Wakil Bupati (Wabup) Konawe, Syamsul Ibrahim, menghadiri Workshop Penguatan Pengelolaan Sawit Daerah yang diselenggarakan Asosiasi Kabupaten Penghasil Kelapa Sawit Indonesia (AKPSI) dalam rangkaian AKPSI dan Sawit Expo 2026 bertema “Sawit untuk Rakyat”. Kegiatan yang diikuti para kepala daerah dari berbagai sentra perkebunan sawit di Indonesia ini berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Workshop tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, Dalam forum itu, para kepala daerah merumuskan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah pusat guna memperkuat tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
Salah satu usulan utama yang mengemuka adalah perlunya regulasi yang memberikan manfaat langsung kepada daerah penghasil melalui skema bagi hasil dari keuntungan produksi sawit.
Syamsul Ibrahim, menegaskan bahwa 
daerah penghasil memiliki kontribusi besar terhadap industri kelapa sawit nasional. Karena itu, pemerintah pusat diharapkan dapat menghadirkan kebijakan yang memberikan porsi bagi hasil kepada kabupaten penghasil untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, pemerintah pusat dapat mengeluarkan regulasi sehingga setiap hasil produksi sawit memberikan kontribusi kepada kabupaten penghasil. Dengan begitu, daerah yang menjadi sentra produksi juga dapat merasakan manfaat ekonomi secara langsung,” ujarnya.
Mantan anggota DPRD Sulawesi Tenggara tiga periode itu menjelaskan, terdapat empat kabupaten penghasil sawit di Sulawesi Tenggara, yakni Konawe, Konawe Selatan, Kolaka, dan Bombana. Menurutnya, daerah-daerah tersebut memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan produksi kelapa sawit nasional.
Selain itu, ia menyebut harga tandan buah segar (TBS) sawit saat ini berada di kisaran Rp3.600 per kilogram. Harga tersebut diharapkan tetap stabil seiring meningkatnya kebutuhan sawit sebagai bahan baku program B50 yang tengah didorong pemerintah.
Menurut Syamsul, pengembangan biodiesel berbasis sawit merupakan langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kita mendukung program pemerintah menuju B50. Bahan bakunya berasal dari sawit sehingga pengembangan perkebunan harus terus didorong. Dengan begitu, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dan meningkatkan produksi energi dalam negeri,” katanya.
Tak hanya membahas regulasi, Wabup Konawe juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur penunjang kawasan perkebunan sawit. Salah satunya pembangunan Jembatan Bailey yang menghubungkan wilayah Angata dengan Konawe Selatan.
Menurutnya, jika akses tersebut terwujud, distribusi hasil perkebunan akan menjadi lebih efisien. Petani sawit di wilayah Angata dan sekitarnya akan lebih mudah memasarkan hasil panennya ke arah Besulutu dibanding harus mengangkutnya ke pabrik yang berjarak lebih jauh.
Workshop AKPSI juga menghasilkan lima langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan sawit daerah, yakni sinkronisasi kebijakan daerah dengan pemerintah pusat, peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan penerapan teknologi, pengembangan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, penguatan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Melalui berbagai rekomendasi tersebut, sektor kelapa sawit diharapkan tidak hanya menjadi penopang perekonomian nasional, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah penghasil dan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan,” pungkasnya. (red)
