Konawe, idealita.id – Bupati Konawe, Yusran Akbar, mengikuti rapat koordinasi pemerintah daerah yang membahas inspeksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan, serta validasi data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Konawe, Rabu (28/10/2026).
Dalam kegiatan itu, Yusran didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Ferdinand Sapan, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Konawe, Laode Muh. Adnan.
Rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut bertujuan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program pemenuhan gizi berjalan sesuai ketentuan, memenuhi standar keamanan pangan, serta menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Salah satu agenda utama yang dibahas ialah inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG. Pemeriksaan mencakup 14 indikator yang dikelompokkan dalam tiga aspek, yakni keamanan pangan, legalitas dan sumber daya manusia (SDM), serta kelayakan lahan dan keselamatan kerja.
Hasil penilaian tersebut menjadi dasar pemberian rekomendasi untuk menentukan kelayakan operasional SPPG sekaligus mengidentifikasi langkah perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Selain inspeksi SPPG, rapat juga membahas penerapan program MBG dengan sistem prasmanan. Pemerintah daerah diharapkan mendukung pelaksanaannya melalui kesiapan sekolah, penugasan guru pendamping, serta pengawasan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi.
Aspek keamanan pangan, suhu makanan, dan ketepatan waktu penyajian turut menjadi perhatian guna memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar yang ditetapkan.
Agenda lainnya adalah validasi data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting.
Proses validasi membutuhkan keterlibatan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, kader posyandu, serta pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini diperlukan untuk memastikan keakuratan identitas, alamat, status sasaran, hingga akses terhadap layanan yang dibutuhkan.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah juga didorong untuk mendukung pemenuhan persyaratan perizinan SPPG, memperkuat peran satuan tugas MBG, memastikan ketersediaan data pendidikan yang akurat, serta mendukung pasokan protein hewani yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.
Pemerintah Kabupaten Konawe diharapkan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program pemenuhan gizi berjalan optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus mempercepat penurunan angka stunting. (red)
