IDEALITA.ID: KONAWE – Setiap kali musim hujan tiba, warga di Desa Anggalomoare Jaya dan Anggalomoare, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, hidup dalam kecemasan. Pasalnya, banjir yang disertai lumpur kini menjadi langganan tahunan yang tak kunjung teratasi.
Purwansyah, salah satu warga setempat, kepada awak media, Sabtu (14/6/2025), mengungkapkan, betapa banjir kini telah menjadi momok menakutkan bagi warga dua desa tersebut.
“Setiap hujan lebat, desa kami selalu diterjang banjir. Airnya sangat kuning disertai lumpur. Dulu saat hujan deras, air di kali masih jernih. Tapi sekarang sudah berubah menjadi kuning pekat,” ujar Purwansyah.
Ia menduga, perubahan warna dan volume air tersebut tidak lepas dari aktivitas pembukaan lahan di kawasan pegunungan desa tetangga yang dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan yang disebut-sebut bernama PT Harlitama Agri Makmur (HAM).
“Sejak gunung digusur untuk kebun sawit, debit air meningkat dan membawa lumpur dalam jumlah banyak. Banjir bisa menggenang di jalan raya. Kami benar-benar tidak nyaman dengan kondisi ini,” tambahnya.
Derita warga bukan hanya sebatas genangan air di luar rumah. Dalam banyak kejadian, banjir lumpur ikut masuk ke dalam rumah warga. Aktivitas membersihkan rumah pascabanjir pun menjadi rutinitas melelahkan yang terus berulang setiap kali hujan deras mengguyur.
“Kami sedih karena perusahaan yang kami duga jadi penyebab utama seolah tutup mata dan telinga. Tidak ada langkah nyata, hanya janji-janji yang tak kunjung ditepati,” keluhnya.
Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan secara serius dan memberikan solusi jangka panjang atas bencana yang telah merenggut kenyamanan hidup mereka.
“Jangan tunggu sampai ada korban jiwa baru ada tindakan,” pungkas Purwansyah.
Hal senada juga telah diungkapkan Camat Anggalomoare, Rusmin Suleman Alaska. Ia membenarkan jika sumber bencana yang berasal dari limpahan air dari perkebunan sawit milik PT Harlitama Agri Makmur (HAM) di Desa Puuloro dan Bondoala.
Ia sendiri sudah pernah bersurat kepada pihak perusahaan. Pertemuan demi pertemuan digelar. Hasilnya? Sebuah janji—pembangunan bendungan mini. Tapi belum selesai satu harapan terbentuk, harapan lain sudah terhempas. Usulan normalisasi kali 500 meter ditolak warga yang takut volume air justru akan meningkat dan memperparah banjir.
Rusmin juga pernah mendatangi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sultra dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Respons ada, tapi seperti angin lalu. BPJN hanya mengirim tim untuk membersihkan lumpur dan sampah dengan alat manual, jauh dari cukup untuk masalah sebesar ini.
Dalam setiap rapat koordinasi kabupaten, suara Rusmin tak pernah absen membahas soal banjir. Ia menjadikan penderitaan warganya sebagai agenda utama. Namun, harapan yang dijanjikan BPJN untuk memperluas drainase pada 2024 masih belum juga terlihat wujudnya.
“Mereka hanya datang saat banjir untuk ambil dokumentasi. Janjinya tahun 2024 drainase akan diperlebar, tapi sampai sekarang belum ada apa-apa,” keluhnya.
(mj)
