IDEALITA: KONAWE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Kali ini penghargaan itu datang lantaran Konawe mampu mencatatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sultra, selama tujuh tahun berturut-turut (2015-2021).
Piagam dan plakat penghargaan dari Kemenkeu tersebut diterima langsung Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa (KSK) dalam rangkaian acara Deklarasi Damai Pilkades di halaman kantor bupati Konawe, Senin (24/10/2022). Penghargaan itu diserahkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Eko Wahyu Budi Utomo.
Atas capaian tersebut, KSK pun memberikan apresiasi terhadap kinerja bawahannya dalam melakukan pengelolaan keuangan, penyusunan LKPD, hingga pada pemeriksaan atau audit LKPD 2021 yang telah memenuhi standar penilaian BPK RI.
Menurutnya, predikat WTP ketujuh berturut-turut yang dapatkan ini merupakan hasil kerja keras dan kerja cerdas yang dilakukan pegawai Pemda Konawe sesuai petunjuk BPK RI.
“Atas nama Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa dan masyarakat Konawe secara keseluruhan, kami mengucapkan terimakasih atas WTP ketujuh kali ini, apa yang kita capai ini adalah kerja-kerja kita semua, OPD, DPRD, Forkopimda, seluruh Kepala Desa dan Camat, dan seluruh masyarakat Konawe,” tegasnya.
Sementara itu, Eko menyampaikan bahwa Predikat WTP merupakan pernyataan profesional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria.
Kriteria yang dimaksud yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal, dan pada tahun ini capaian WTP Pemkab Konawe naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Eko juga mengatakan, pada tahun 2021, jumlah kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini WTP berjumlah 83 dari total 87 kementerian dan lembaga atau 95,4 persen dan sejumlah 500 dari 542 Pemda mendapatkan opini WTP atau 92,25 persen.
Ia mengimbau pemerintah pusat maupun daerah tidak cepat berpuas diri dengan capaian WTP yang diperoleh karena tantangan yang dihadapi di masa mendatang akan semakin rumit.
Menurutnya setelah dilanda pandemi, kini dunia dihadapkan pada tantangan yang berbeda yang berimplikasi pada keuangan yang semakin rumit karena peningkatan inflasi dan adanya disrupsi harga pangan dan energi serta bunga capital flow yang dapat mempengaruhi asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD.
“Dimana APBN dan APBD harus terus berfungsi sebagai penjaga negara dan bangsa dan shock obsorber yang berkeadilan,” kata Eko Wahyu.
Pada acara penyerahan penghargaan WTP tersebut, turut disaksikan sejumlah unsur Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Sekda Konawe, kepala OPD, camat, serta calon kepala desa se-Kabupaten Konawe.
Laporan: Mas Jaya
