Bombana, idealita.id – Aliansi Mahasiswa Nusantara (Aman) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti dugaan keterlibatan oknum aparat menegak hukum dengan para pelaku operasi tambang emas ilegal di Kabupaten Bombana.
Investigasi awal mengungkap adanya dugaan praktik pungutan liar berkedok “biaya koordinasi” yang dibebankan kepada para penambang ilegal. Nilainya tak main-main diduga Rp350 ribu l per unit mesin setiap hari.
Sumber yang mengetahui langsung aktivitas di lapangan menyebutkan, sedikitnya terdapat sekitar 50 unit mesin yang masih aktif beroperasi di sejumlah titik. Jika angka itu akurat, maka uang yang berputar dari praktik ini bisa mencapai Rp17,5 juta per hari atau lebih dari setengah miliar rupiah dalam sebulan.
Sejumlah informasi yang berkembang mengarah pada dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum sebagai penerima aliran dana. Meski demikian, hingga kini belum ada klarifikasi resmi maupun pembuktian hukum yang menguatkan dugaan tersebut.
“Ini bukan lagi soal tambang ilegal semata, tapi soal integritas penegakan hukum. Kalau benar ada setoran dan pembiaran, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap hukum itu sendiri,” tegas Ikram, Kabid Advokasi dan Pergerakan, Aman Sultra.
Ikram mendesak agar Polda Sultra tidak sekadar melakukan penertiban simbolik, tetapi mengusut tuntas dugaan aliran dana hingga ke akar-akarnya.
“Jangan hanya tangkap penambang kecil di lapangan. Bongkar siapa yang bermain di belakang. Kalau perlu, bentuk tim khusus dan libatkan pengawasan eksternal agar prosesnya transparan. Masyarakat berhak tahu siapa yang selama ini diuntungkan,”jelasnya Ikram.
Selain merugikan negara dari sisi penerimaan, praktik tambang emas ilegal juga menyisakan ancaman serius bagi lingkungan dan keselamatan warga.
Kerusakan lahan, pencemaran air, hingga potensi longsor menjadi risiko nyata yang terus mengintai.
Ironisnya, saat dikonfirmasi via whatsapp Kasat Reskrim maupun Kapolres Bombana memilih untuk tidak menjawab pertanyaan dari tim media. (red)
