BOMBANA, IDEALITA.ID – Demam nikel di Pulau Kebaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara kian parah. Dampaknya dari aktivitas tambang yang telah beroperasi selama bertahun-tahun kian meresahkan warga.
Laporan tim peneliti Satya Bumi dan WALHI Sultra mengungkap skala kerusakan yang mencengangkan. Dalam laporan berjudul “Bagaimana Demam Nikel Menghancurkan Pulau Kabaena dan Ruang Hidup Suku Bajau”, pada tahun 2024, sekitar 73 persen wilayah Pulau Kabaena atau 650 kilometer persegi dari total 891 kilometer persegi telah diserahkan kepada perusahaan tambang.
Sebanyak 25 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel tercantum pada Portal Data Perusahaan di Minerba One Data Indonesia (MODI), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Banyak di antara izinnya dikeluarkan pasca tahun 2014.
Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 melarang aktivitas pertambangan di pulau kecil dengan luas di bawah 2.000 kilometer persegi. Namun di Kabaena, larangan itu seolah tak berlaku. Tambang nikel menguasai pulau, hutan dibabat, laut tercemar, dan masyarakat dipinggirkan.
“Pulau kecil sangat rentan terhadap krisis iklim dan tidak punya banyak pilihan ekonomi. Ketika ruang hidupnya dirusak, masyarakat tidak punya tempat lari,” kata peneliti Satya Bumi, Sayiidattihayaa Afra.
Masuknya perusahaan tambang tak lepas dari perubahan status kawasan hutan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.465/Menhut-II/2011 yang mengalihfungsikan hutan lindung menjadi hutan produksi. Sejak itu, pintu eksploitasi terbuka lebar. Sekitar 40 persen izin tambang di Kabaena sudah beroperasi, sisanya menyusul.
Akibatnya, deforestasi berlangsung brutal. Dalam periode 2001–2022, sekitar 3.374 hektare hutan, termasuk 24 hektare hutan lindung musnah. PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) tercatat membuka hutan hingga 641 hektare, sementara PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) merambah 295 hektare, termasuk kawasan sumber air warga.
Kerusakan tidak berhenti di daratan. Sungai dan laut ikut menjadi korban. Sampel air di empat titik menunjukkan kandungan logam berat seperti nikel, kadmium, dan asam sulfat melampaui batas aman. Limbah mengalir ke laut, membunuh terumbu karang dan mencemari perairan tempat rumah-rumah suku Bajau berdiri.
Di sejumlah desa, air laut yang berubah warna memicu penyakit kulit, gatal-gatal, dan infeksi pada anak-anak.
Laut Dirampas, Nelayan Dipaksa Menyerah
Bagi suku Bajau, laut adalah rumah. Namun rumah itu kini berubah menjadi kubangan lumpur. Nelayan yang dulu hanya menghabiskan dua liter bensin untuk mendapat 15 kilogram ikan, kini harus melaut jauh dengan biaya berlipat hanya untuk membawa pulang dua hingga tiga kilogram ikan. Tak sedikit yang akhirnya meninggalkan profesi nelayan dan menjadi buruh tambang.
“Saya jadi buruh bongkar muat nikel, tapi tidak digaji empat bulan. Anak istri mau makan, saya kembali melaut meski setiap hari gatal-gatal,” kata Anno (35), nelayan Bajau.
Lebih tragis, anak-anak Bajau tak lagi diajarkan menyelam. Air laut yang tercemar membuat kulit mereka luka. Tiga anak dilaporkan meninggal karena jatuh ke laut keruh dan tidak bisa berenang.
“Padahal menyelam adalah keterampilan hidup utama bagi suku Bajau,” ujarnya.
Ekonomi Ambruk, Tanah Dijual
Sebanyak 82 persen warga mengaku pendapatannya menurun drastis sejak tambang masuk. Komunitas Moronene kehilangan kebun mete dan kopi. Tanah tak lagi subur, memaksa mereka menjual lahan kepada perusahaan tambang.
Direktur Walhi Sultra, Andi Rahman, menilai percepatan transisi energi justru menciptakan krisis baru.
“Dulu mereka penghasil ikan. Sekarang mereka takut makan ikan karena tercemar,” kata Andi.
Walhi mencatat pada 2023, terdapat 32 warga dilaporkan dan dua menjadi terdakwa karena mempertanyakan aktivitas tambang.
“Ibu-ibu yang menuntut Amdal malah dikriminalisasi,” ungkapnya.
Komnas HAM menemukan, tidak diterapkannya prinsip persetujuan bebas tanpa paksaan (FPIC), lemahnya pengakuan masyarakat adat, serta tata ruang yang dibuat demi kepentingan penguasa dan pengusaha.
Kini, Pulau Kabaena berdiri di ambang kehancuran: hutan habis, laut tercemar, ekonomi runtuh, budaya terancam punah.
Dunia boleh mengejar nikel demi mobil listrik. Namun di Kabaena, harga yang dibayar adalah kehilangan tanah, laut, dan masa depan.
Laporan: Redaksi
