Konawe, idealita.id – Pemerintah Kabupaten Konawe menggelar rapat evaluasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semester pertama Tahun Anggaran 2026 di Aula BKPSDM, Senin (3/8/2026). Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Konawe, Yusran Akbar, ini dihadiri oleh Sekda Konawe Ferdinand, Kadis Nakertras Ilham Jaya, Kadis Perhubungan Febri Malaka, Kepala Bapenda Andi Tenri Rawe Lasandara, serta jajaran pimpinan OPD, para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Konawe.
Dalam arahannya, Bupati Yusran Akbar memberikan peringatan tegas agar jajaran pemerintah tidak terburu-buru dalam menggenjot PAD dengan kebijakan yang berpotensi mematikan usaha rakyat. Ia secara spesifik menyoroti wacana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan dan Perkotaan (PBB-PP) P2 yang dinilai sangat sensitif bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM.
“Pajak PBB-PP ini adalah objek pajak yang paling sensitif bagi warga kita, terutama UMKM. Hati-hati, saya bilang hati-hati. Jangan lihat kabupaten lain, tiba-tiba mereka naikkan 300 persen, itu pasti berdampak langsung dan bisa memicu protes,” tegas Bupati Yusran seraya mencontohkan kasus di daerah lain yang sempat memicu perdebatan publik.
Berdasarkan paparan data dan grafik yang ditampilkan, realisasi PAD Kabupaten Konawe secara keseluruhan per 31 Juli 2026 tercatat sebesar Rp184.006.323.209 atau 52,81 persen dari total target tahun 2026 sebesar Rp348.427.348.196. Namun, Bupati menyoroti capaian per kecamatan yang masih sangat timpang.
Kecamatan Morosi mencatatkan realisasi tertinggi sebesar 64,51 persen, disusul Kapoiala 60,50 persen. Di sisi lain, beberapa kecamatan masih tertinggal jauh seperti Routa (0,92 persen), Asinua (2,76 persen), Lalonggasumeeto (2,5 persen), Puriala (20,96 persen), dan Abuki (40 persen).
Menghadapi ketimpangan ini, Bupati meminta komitmen kuat dari camat, lurah, dan kepala desa untuk lebih peduli terhadap potensi wilayahnya masing-masing. “Camat, Lurah, Kepala Desa, jangan terlalu dimanjakan dengan potensi pajak dari perusahaan. Optimalkan dulu wilayah kita masing-masing,” pintanya dengan nada tegas.
Ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan PAD pada sektor andalan seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Oleh karena itu, pendataan objek pajak yang akurat menjadi fondasi utama dalam strategi penagihan.
Di akhir arahannya, Bupati Yusran memaparkan gagasan strategis untuk menggairahkan ekonomi kerakyatan melalui gelaran Expo Inovasi Daerah yang akan dilaksanakan pada November 2026 mendatang. Ajang ini menggantikan Expo Inovasi Desa tahun lalu dan akan menjadi pusat pameran, transaksi, serta Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan 35 OPD, perbankan, Kadin, dan pengusaha se-Sulawesi.
“Prioritas pembangunan dimulai dari desa. Bangun desa, dan kita menata kota. Ekonomi desa baik, pasti mereka ke kota. Belanja, beli motor, bikin toko. Itu kunci peningkatan ekonomi kita,” jelas Bupati menggarisbawahi program unggulannya. Ia menambahkan, selain mendorong transaksi UMKM, pameran ini juga akan dimanfaatkan untuk memperbarui data termasuk data kependudukan, dan desil masyarakat.
Dengan sinergi yang solid antara pemerintah daerah, camat, dan kepala desa, Bupati Yusran Akbar optimistis target PAD 2026 dapat tercapai, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat Konawe agar tidak tertekan oleh kebijakan fiskal yang berat. (red)
