IDEALITA.ID: KONAWE – Suasana halaman Kantor Bupati Konawe pagi tadi, Selasa (22/4/2025), mendadak riuh. Bukan karena acara seremonial biasa, tapi karena pemerintah kabupaten setempat tengah menggelar razia besar-besaran terhadap kendaraan dinas! Yup, kendaraan dinas (Randis) roda dua, empat, hingga enam, semua kena “sapu bersih”!
Langkah tegas ini bukan tanpa alasan. Pemkab Konawe, lewat Wakil Bupati, dibuat geram karena menemukan seabrek penyimpangan dalam pengelolaan aset negara. Dari total 366 unit randis yang tercatat, banyak yang hilang arah: tak jelas keberadaannya, dipakai orang yang bukan pemilik sahnya, bahkan—percaya atau tidak—dipakai untuk… mengojek ikan!
“Kendaraan dinas itu untuk kerja, bukan buat ke pasar atau ngojek ikan! Banyak yang ganti plat jadi hitam, seolah-olah itu kendaraan pribadi. Ini udah gak bisa ditolerir!” tegas Wakil Bupati dalam sambutan yang penuh emosi.
Lebih parah lagi, kasus “salah pakai” kendaraan ditemukan di hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ada randis yang tercatat atas nama pegawai A, tapi malah dipakai si C. Data dan kenyataan di lapangan bagaikan dua dunia yang berbeda. “Saya pegang catatannya, semua tercatat. Ini bukti lemahnya kontrol,” katanya lagi.
Salah satu temuan paling mencolok terjadi di Sekretariat DPRD Konawe. Dari 19 unit kendaraan, hanya 4 yang berhasil “diselamatkan”. Sisanya? Entah ke mana. Mungkin ke pasar, atau lagi ngangkut ikan?
Tak hanya memburu kendaraan yang nyasar, razia ini juga menargetkan randis tua yang lebih banyak makan biaya perawatan daripada manfaatnya. Pemerintah berencana melelang kendaraan-kendaraan uzur itu sebagai bagian dari efisiensi.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemkab Konawe akan menempelkan stiker khusus bertuliskan “Aset Negara” di seluruh kendaraan dinas. Tujuannya jelas biar gak ada lagi yang ‘nyamar’ jadi kendaraan pribadi. “Kalau udah ada stikernya, masa iya masih mau dipakai ngojek?” sindir Syamsul yang dipercaya sebagai Ketua Tim Penertiban Randis Pemkab Konawe.
Penertiban ini, kata Wabup, bukan cuma soal administrasi, tapi soal integritas dan tanggung jawab. Ia memastikan proses ini akan berlangsung menyeluruh, tanpa tebang pilih. Semua OPD diminta terbuka dan kooperatif dalam upaya pembenahan ini.
“Kembalikan atau nanti akan kami menyurat dengan dugaan penggelapan dan kami akan laporkan ke APH (aparat penegak hukum),” tegasnya. (mj)
