Kendari, idealita.id – Rentetan insiden kekerasan yang terus berulang di sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Kendari memicu reaksi keras dari kalangan aktivis. Konsorsium Aktivis Revolusioner Sulawesi Tenggara (KARST), yang membawahi 14 organisasi progresif, resmi membuka aksi bertajuk “Open Donasi Rp170 Ribu” sebagai bentuk satire terhadap buruknya sistem keamanan di THM.
Koalisi tersebut terdiri atas SAC, AMAN Sultra, KORAN Sultra, AMARA Sultra, GEMPUR Sultra, MAP Hukum Sultra, AWF, FORMALISH, JANGKAR Sultra, SIMPUL Sultra, AMPLK Sultra, JGN, PM PALI Sultra, dan AMPK Sultra.
Aksi penggalangan dana dengan nominal yang terbilang kecil itu disebut bukan untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai sindiran keras kepada para pengusaha hiburan malam yang dinilai hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi lalai membangun sistem keamanan yang profesional bagi para pengunjung.
Menurut KARST, industri hiburan malam di Kota Kendari dinilai gagal memberikan rasa aman, perlindungan, maupun jaminan keselamatan bagi masyarakat yang datang berkunjung.
Kondisi tersebut, menurut mereka, diperparah oleh lemahnya sistem pengamanan internal. Alih-alih menjadi pihak yang meredam konflik, oknum security di sejumlah THM justru beberapa kali diduga terlibat langsung dalam tindakan kekerasan.
KARST mencontohkan sejumlah peristiwa yang sempat menjadi sorotan publik, mulai dari dugaan aksi brutal di THM Spazio, konflik fisik di Liquid/Karaoke Lyrics, hingga dugaan kasus penganiayaan bersama di THM Exodus dan Tokyo. Rangkaian peristiwa tersebut dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan operasional serta buruknya pembinaan sumber daya manusia di sektor keamanan internal.
Penanggung Jawab KARST, Ikhram, mengatakan nominal donasi Rp170 ribu merupakan simbol kritik terhadap para pengusaha THM yang dinilai enggan berinvestasi pada peningkatan kualitas personel keamanan.
“Donasi Rp170 ribu dari 14 lembaga di bawah naungan KARST ini adalah satire murni. Kami menggalang koin demi koin sebagai tambahan modal keamanan, karena pemilik THM terkesan tidak memiliki kemauan untuk melatih dan membina security agar mampu mengendalikan situasi tanpa harus ikut melakukan kekerasan,” ujar Ikhram.
Ia juga menyindir sikap para pemilik usaha yang dinilai menikmati besarnya perputaran bisnis hiburan malam, tetapi mengabaikan pentingnya standar profesionalisme dan sertifikasi bagi tenaga pengamanan.
“Security digaji bukan untuk menjadi preman berseragam yang melegitimasi pengeroyokan. Sangat memalukan jika pengusaha yang memperoleh keuntungan besar justru membisu ketika kekerasan terjadi di lingkungan usahanya. Jangan hanya menikmati keuntungan dari masyarakat, tetapi ketika darah pengunjung tumpah, manajemen seolah tidak mengetahui apa yang terjadi,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, KARST mendesak Pemerintah Kota Kendari bersama Kepolisian untuk mengambil langkah tegas terhadap THM yang berulang kali menjadi lokasi tindak kekerasan. Menurut mereka, apabila pengelola tidak mampu menjamin keselamatan pengunjung dan terus terjadi insiden serupa, maka penutupan operasional secara permanen patut dipertimbangkan.
“Kami akan menyerahkan hasil donasi ini secara simbolis. Kami ingin menunjukkan, apakah tambahan modal Rp170 ribu dari koalisi rakyat ini mampu menyadarkan para pengusaha THM agar membenahi sistem keamanannya, atau justru membuktikan bahwa tempat-tempat hiburan malam yang terus menjadi episentrum kekerasan memang sudah tidak layak lagi beroperasi,” pungkas Ikhram.
Jika akan diterbitkan sebagai berita, saya juga bisa membuat versi yang lebih netral dan aman secara hukum dengan menambahkan frasa seperti “diduga”, “menurut KARST”, dan “berdasarkan catatan mereka” pada bagian-bagian yang memuat tudingan terhadap pihak tertentu. (red)
